JAKARTA - Langkah pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera mulai memasuki fase penting. Pemerintah pusat memastikan bahwa warga terdampak tidak dibiarkan terlalu lama berada di pengungsian.
Di tengah masa tanggap darurat yang masih berlangsung, pembangunan hunian tetap mulai direalisasikan sebagai solusi jangka panjang bagi korban bencana.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan ribuan unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera.
Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah untuk memulihkan kehidupan warga secara menyeluruh, tidak hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman.
Pembangunan Hunian Dimulai di Masa Darurat
Ara menjelaskan bahwa pada tahap awal, sebanyak 2.603 unit hunian tetap siap dibangun dan mulai dilaksanakan pada bulan ini. Meski masih berada dalam fase tanggap darurat, pemerintah menilai percepatan pembangunan hunian tetap menjadi langkah krusial agar warga dapat segera kembali menjalani kehidupan normal.
Pembangunan hunian tetap tersebut merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan lintas kementerian dan lembaga. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dan meminimalkan dampak sosial berkepanjangan bagi korban bencana.
“Doakan kami, hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan. Ke depan, kita juga akan mulai pembangunan hunian tetap untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat. Sesuai arahan Presiden, semua unsur negara harus hadir dan bekerja kompak,” ujar Ara.
Peran Daerah Percepat Realisasi Hunian
Ara mengungkapkan bahwa salah satu wilayah yang telah memulai pembangunan hunian tetap adalah Kota Sibolga, Sumatera Utara.
Proses pembangunan di daerah tersebut dapat segera dimulai setelah pemerintah kota dan DPRD setempat sepakat menghibahkan lahan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.
Kesepakatan hibah lahan tersebut dinilai menjadi faktor kunci dalam mempercepat realisasi pembangunan hunian tetap.
Dengan tersedianya lahan yang jelas secara hukum, proses konstruksi dapat langsung dijalankan tanpa hambatan administratif yang berlarut-larut.
Ara pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang bergerak cepat dan responsif dalam mendukung program pemulihan pascabencana. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah menjadi fondasi utama agar pembangunan hunian tetap dapat berjalan tepat waktu.
“Terima kasih kepada wali kota dan DPRD yang bergerak cepat. Hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo, bekerja cepat dan nyata untuk rakyat,” kata Ara.
Sebaran Lokasi dan Jumlah Hunian Tetap
Dalam penjelasannya, Ara merinci jumlah hunian tetap yang mulai dibangun di beberapa wilayah Sumatera Utara. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pembangunan hunian tetap dimulai dengan total 118 unit. Sementara itu, di Kota Sibolga sebanyak 200 unit hunian tetap mulai dikerjakan untuk warga terdampak banjir.
Adapun di Kabupaten Tapanuli Utara, pembangunan hunian tetap tahap awal mencakup 103 unit. Selain tiga wilayah tersebut, Kabupaten Tapanuli Selatan juga telah memulai proses pembangunan hunian tetap. Namun demikian, jumlah unit yang akan dibangun di Tapanuli Selatan masih menunggu hasil pendataan resmi dari pemerintah daerah setempat.
Ara menegaskan bahwa proses pendataan menjadi tahapan penting agar pembangunan hunian tetap benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit hunian dibangun untuk warga yang benar-benar terdampak dan berhak menerima bantuan.
Selain wilayah Sumatera Utara, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan hunian tetap di Aceh dan Sumatera Barat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatera dilakukan secara menyeluruh dan tidak terfokus pada satu daerah saja.
Dukungan Infrastruktur dan Lintas Lembaga
Ara menekankan bahwa keberhasilan pembangunan hunian tetap tidak hanya bergantung pada konstruksi bangunan semata. Penyediaan infrastruktur dasar menjadi faktor penentu agar hunian dapat segera ditempati dan berfungsi dengan baik bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Ara meminta dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk PLN, BNPB, serta pemerintah daerah. Dukungan tersebut mencakup penyediaan jaringan listrik, akses air bersih, fasilitas jalan, hingga percepatan penerbitan sertifikat tanah bagi hunian tetap yang dibangun.
Menurut Ara, tata kelola pembangunan juga harus diperhatikan secara serius agar proses berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai standar. Pemerintah menargetkan hunian tetap yang dibangun tidak hanya layak huni, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi warga terdampak bencana.
Dengan dimulainya pembangunan hunian tetap di tengah masa tanggap darurat, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pengungsian jangka panjang.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan hingga seluruh hunian selesai dan dapat ditempati. Melalui kerja sama lintas sektor dan dukungan semua pihak, pemulihan pascabencana di Sumatera diharapkan berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.
